Aprilani Soegiarto, adalah  salah satu dari tiga  tokoh yang memberikan masukan Emil Salim, saat  pertama kali ditunjuk menjadi Menteri Menteri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH) oleh Presiden Soeharto.

 

”Saya nggak tahu lingkungan hidup, makanya saya harus belajar,”demikian pengakuan Emil Salim pada Aprilani Soegiarto. Selain Aprilani, tokoh lainnya adalah Prof Otto Soemarwoto yang memberikan masukan tentang Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan), pedesaan dan sebagianya. Kemudian Setiati memberikan input tentang keanegaraman hayati dan plasma nutfah.”Saya sendiri yang pertama, saya memberikan masukan tentang lingkungan laut sesuai kemampuan saya,”kata Aprilani dalam sebuah wawancara  di Pasifik Place Sudirman Jakarta ((7/7/2008).

Prof Aprilani Soegiarto Ph.D merupakan salah seorang pakar kelautan pertama yang dimiliki Indonesia  yang kiprahnya tak diragukan lagi, ia adalah peletak dasar pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan Indonesia. 

Bagi Aprilani KLH pada waktu itu bisa meng-cover isu kelautan karena isu tersebut tidak bisa lepas dari isu lingkungan hidup.  Banyaknya usulan yang berkembang tentang isu keluatan dan lingkungan, akhirnya KLH yang saat itu dipimpin Emil Salim membentuk satu bidang khusus yang menangani isu kelautan dan pesisir  disebut Pembantu Asisten Menteri Bidang Lingkungan Hidup Alam (BANASLAM) III yang menangani wilayah pesisir dan kelautan pada tahun 1979.

 

Seperti diungkapkan oleh banyak  literatur, Indonesia diakui  sebagai negara kepulauan yang  terbesar  di  dunia,  terdiri  dari  17.508  buah  pulau  dan  hampir  70 persen  wilayahnya  adalah  laut.  Panjang  pantainya  hampir  81.000  km.

 

Pada  wilayah  pesisir  itu  terdapat  ekosistem  yang  kaya  akan  keanekaragaman   hayati   yang   berpotensi   menjadi   sumber   daya   alam   yang bernilai tinggi, seperti terumbu karang, mangrove, lamun dan estuaria. Pada  wilayah  pesisir  juga  terdapat  sumber  alam  nonhayati,  seperti mineral, pasir, batu, minyak bumi, dan bahan tambang lainnya. Karena kemudahan-kemudahan transportasi serta kekayaan sumber daya alamnya,  maka  sejak  dahulu  wilayah  pesisir  telah  menjadi  pusat  permukiman   dan   perdagangan,   baik   yang   bersifat   lokal,   regional   maupun internasional.  

 

 

Dewasa   ini   hampir   60   persen   penduduk   Indonesia bermukim  di  wilayah  pesisir.  Kepadatan  penduduk  di  wilayah  pesisir di  satu  pihak  dapat  dilihat  sebagai  kesempatan  untuk  pengembangan ekonomi, atau di lain pihak justru merupakan ancaman dan hambatan.

 

Pemanfaatan  sumber  daya alam  pada  umumnya,  khususnya  di  wilayah  pesisir  selama ini Menurut Aprilani,  dilakukan  tanpa memperhatikan   daya   dukung   dan   nilai   ekologisnya   sehingga   cenderung  menimbulkan  kerusakan  lingkungan.  Hal  ini  semakin  diperburuk dengan kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat yang hidup di  wilayah  pesisir  relatif  kurang  mampu  dan  kurang  menyadari  pentingnya ekosistem wilayah pesisir.

 

Demikian juga persepsi dan pemahaman   yang   kurang   tepat   dari   para   perencana   dan   pengambil keputusan,  ditambah  masih  lemahnya  penerapan  penegakan  perundangan  yang  berlaku.  Di  tingkat  pusat  saja  masih  ada  kerancuan  dan tumpang  tindih  kewenangan  di  antara  instansi  pusat,  misalnya  antara Departemen  Kehutanan,  Kantor  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup, dan  Departemen  Kelautan  dan  Perikanan.  Dengan  telah  diberlaku- kannya  Undang-Undang  No.  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah,  maka  timbul  kekurangjelasan  wewenang  antara  pusat  dan daerah,  yang  semakin  melemahkan  penerapan  peraturan  perundangan yang ada.  Inilah yang menjadi keprihatinan dari seorang Aprilani.

 

Sejak menapak menjadi peneliti, dan terutama setelah menjadi Direktur  LON-LIPI, masalah  pengelolaan  dan  pemanfaatan  terpadu dan  lestari  sumber  alam  serta  lingkungan  wilayah  pesisir  dan  laut, telah menjadi fokus perhatian dan komitmen yang tinggi bagi Aprilani.

 

Selama  mengabdi  lebih  dari  40  tahun  kepada  bangsa  dan  negara, bahkan  sampai  purnabakti,  telah  banyak  yang  dilakukan  agar  sumber alam  dan  lingkungan  di  Indonesia  dan  Asia  Tenggara  dapat  dikelola secara   terpadu   dan   lestari.  

 

Prakarsa Sebelum Terbentuk LH

 

Pada tahun  1976,  Aprilani memprakarsai  serangkaian lokakarya   tentang   Pedoman   Umum   Pengelolaan   dan Pengembangan   Wilayah   Pesisir   bersama   pakar   lingkungan  dari  IPB, ITB dan Unpad yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Undang-Undang  No  24  tentang  Tata  Ruang  di Indonesia   baru   dikeluarkan   16   tahun   kemudian, tepatnya tahun 1992.  

 

Ditahun yang sama (1976), Aprilani  juga memprakarsai  Seminar  Nasional Pencemaran Laut di Jakarta, bekerja sama dengan Panitia Perumus  dan  Rencana  Kerja  Bagi  Pemerintah  di  Bidang Lingkungan Hidup.

 

Hasil  lokakarya  dan  seminar  tersebut  ternyata  masih  sangat relevan   dengan   masalah   lingkungan   hidup   dewasa   ini.   Salah  satu rekomendasi  dari  Seminar  Pencemaran  Laut  adalah  agar dapat  segera disusun   Undang-undang   Pokok   Lingkungan   Hidup.   Rekomendasi tersebut  dapat  direalisasikan  oleh  Kantor  Meneg  PPLH  pada  tahun 1982.  Undang-Undang  tersebut  telah  diperbaharui  menjadi  Undang- Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. ”Jadi tahun 1976 sebelum LH berdiri, kami ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan keilmuwan seperti Seminar Nasional Pencemaran Laut,”ujarnya.

 

Tahun 1977, Aprilani dan kawan-kawan yang punya perhatian dengan lingkungan mendirikan suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang lingkungan hidup dengan nama Himpunan Untuk Kelestarian Lingkungan Hidup Indonesia (HUKLI). Lembaga ini merupakan salah satu LSM pertama yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Adapun Susunan pengurusnya  :

Pelindung           : Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Prof Dr.Emil Salim

Penasihat            :  Prof Dr Sumitro Djojohadikusumo

Ketua Umum      : Dr Aprilani Soegiarto (LON-LIPI)

Wakil  Ketua       : Soetjipto Wirosardjono (BPS),

Anggota       : Arestides Katoppo (Sinar Harapan), George Y.Adicondro (Tempo), ThoryTulaar (Astra Internasional), Etty Siwabessy (Astra Internasional), Titi Marpaung (LIPI) dan Daud Sinjal (Sinar Harapan).

 

Program kegiatan HUKLI berfokus pada kegiatan seminar, sayembara foto, karya  tulis tentang lingkungan hidup. Pada  tahun  1978  HUKLHI  bersama  9  organisasi  LSM  lain  bergabung menjadi Kelompok-10 Lingkungan Hidup.  Pada  kongresnya yang pertama, pada tahun 1979, Kelompok 10 melebur diri  menjadi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). WALHI tetap eksis hingga kini dan  menjadi  watch  dog  yang  kadang-kadang  bersikap  keras  tentang  masalah-masalah lingkungan hidup di Indonesia.

 

”Jadi kami merupakan salah satu pendiri WALHI, namun karena  saat itu kami masih menjadi pejabat maka nggak bisa jadi Ketua WALHI, sehingga diserahkan pada ibu Erna Witoelar, kami hanya penasehat aja lah,”kata Aprilani saat bercerita awal mula pergerakan lingkungan di Indonesia.

 

Aprilani juga pernah diajak Emil Salim untuk bergabung di KLH. Tapi kecintaanya dengan dunia kelautan sehingga ia menolak secara halus ajakan Emil Salim itu. ”Pak Emil meminta saya untuk bergabung di LH, saya bilang saya sementara mengembangkan lembaga  riset kelautan yang tidak hanya dikenal di nasional tetapi juga diinternasional, jadi kalau masuk di LH maka rencana saya akan mandek, penerus saya mungkin bisa menuruskan, tapi mungkin juga tidak. Jadi saya bilang maaf, tapi saya akan  tetap membantu pak Emil dari luar saja,”katanya.

 

Gagas Kebijakan Kelautan Indonesia

 

Aprilani sangat berperan dalam mendorong berbagai kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia terutama kebijakan kelautan Indonesia, dari segi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup Indonesia, mantan Wakil Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini, lebih banyak menekankan bahwa sumber hukum pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya adalah Undang-Undang  Dasar 1945, khususnya pasal 33  dimana pemanfaatan sumber daya alam di bumi Indonesia gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarianya.

 

UUD  tersebut  kemudian  diturunkan  menjadi  undang-undang  untuk berbagai   keperluan    tertentu.    Misalnya    di    bidang    pemanfaatan, pengelolaan,   dan   konservasi   sumber   alam   dapat   dicatat   beberapa undang-undang:

 

     UU  RI  No.  9  Tahun  1985  dan  diperbaharui  dengan  UU  No.  31

tahun 2004 tentang Perikanan;

     UU  RI  No.  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya;

     UU  RI  No.  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan

Hidup;

     UU  RI  No.  5  Tahun  1994  tentang  Konvensi  Keanekaragaman

Hayati tahun 1992.

 

Di samping itu masih banyak lagi peraturan perundangan, baik dalam    bentuk    undang-undang,    peraturan    pemerintah,    keputusan presiden,  keputusan  menteri,  keputusan  gubernur,  maupun  peraturan daerah   yang   mengatur   pemanfaatan   dan   pengelolaan   terpadu   danlestari  sumber  alam,  lingkungan  atau  ekosistem  wilayah  pesisir  dan laut. Namun fakta   menunjukkan bahwa   kerusakan   sumber   alam, lingkungan  dan  ekosistem  masih  tetap  terjadi  bahkan  semakin  besar. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama, koordinasi, dan interaksi yang sinergis  antara  instansi  pusat,  instansi  daerah,  masyarakat  setempat, dan   stakeholders   lainnya   untuk   pengembangan,   pengelolaan,   dan pemanfaatan  secara  terpadu  dan  lestari  terhadap  sumber  alam  dan ekosistem wilayah pesisir dan laut.

 

Terkait hal itu,  Aprilani  dan  kawan-kawan mencoba  merumuskan  kebijakan  dan  strategi  nasional  pemanfaatan dan pengelolaan ekosistem. Meskipun Aprilani ikut serta dalam upaya perumusan  berbagai  ekosistem  lain,  namun  ada  dua  ekosistem  yang menyita perhatian dan energinya, yaitu ekosistem terumbu karang dan ekosistem  mangrove. 

 

Pengabdiannya pada ilmu kelautan patuh diacungi jempol dan penghargaan yang setinggi-tingginya, ia menekuni  ilmu kelautan telah berlangsung sekitar 35 tahun dan hingga kini masih konsisten dibidangnya tak heran kalau ITB menobatkanya sebagai mahaguru Kelautan ITB.

 

Pengembangan SDM Kelautan

 

Aprilani juga menaruh perhatian pada pengembangan sumber daya manusia dalam bidang kelauatan di Indonesia bersama  Prof Doddy yang tak lain lain adalah kawan lama Aprilani. Terpilihnya Prof    Doddy    menjadi    Wakil    Direktur    BIOTROP SEAMEO,  lalu  menjadi  Rektor  ITB  dan  kemudian  menjadi  Direktur  Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kesempatan menjadi lebih terbuka  untuk merealisasikan berbagai ide Aprilani dalam pengembangan SDM kelautan Indonesia. “Saya kebetulan sangat dekat dengan Dirjend Pendidikan Tinggi almarhum pak Doddy, beliau juga sangat senang dengan laut, sehingga memberi perhatian pada pembinaan kelautan. Jadi kami bekerjasama dengan Pak Dody mencarikan biaya dari luar negeri seperti Jepang, Perancis, Inggris  dan Amerika,”tuturnya.

 

 

Hubungan  Aprilani  dan  Prof.  Doddy  sudah lama menjadi kawan dekat karena kedua Prof ini memiliki   kesamaan    pendapat    mengenai    masih    lemahnya kesadaran akan ilmu kelautan di Indonesia. Baik Aprilani maupun Doddy menginsyafi sepenuhnya tentang masih terbatasnya minat dan jumlah   sumber   daya   manusia   di   bidang   kelautan   sehingga   pada awalnya  sulit  bagi  LON-LIPI  untuk  mengembangkan  program  riset yang unggul. Oleh karenanya,  Prof  Doddy  beserta  stafnya  di Ditjen    Pendidikan    Tinggi    mulai    merumuskan    suatu    program pengembangan  SDM  di  bidang  ilmu  kelautan  melalui  Program  Pola Ilmiah  Pokok  (PIP)  Kelautan.

 

Aprilani  dilibatkan  pada  perumusan tersebut. Ada enam universitas negeri di Indonesia yang ditugasi untuk mengembangkan PIP Kelautan, yaitu: Universitas Riau, Pekan Baru, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Universitas Diponegoro, Semarang, Universitas Hasanuddin, Makassar,  Universitas Sam Ratulangi, Manado,   dan Universitas Pattimura, Ambon.

 

Penentuan keenam universitas itu untuk melaksanakan Program PIP  Kelautan  adalah  berdasarkan  beberapa  pertimbangan,  antara  lain sudah   adanya   program   ilmu   kelautan   pada   Fakultas   MIPA   atau Fakultas   Perikanan   pada   universitas   tersebut.   Diharapkan   keenam universitas  itu  dapat  menjadi  pusat  pengembangan  ilmu  kelautan  dan sumber  daya  manusianya,  dari  wilayah  barat  hingga  timur  perairan Indonesia. (Marwan Azis)*** 

 

About marwanazis

selamat datang diblog pribadiku

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s